GiGa Indonesia Tolak Utusan USA LGBTQI+ Guna Lindungi Keluarga Indonesia

Bogor, Jumat, 2 Desember 2022 – Perkumpulan Penggiat Keluarga (GIGA) Indonesia dengan tegas menyatakan keberatan dan penolakan atas rencana kunjungan Jessica Stern utusan khusus USA dalam rangka memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) kaum Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer, dan Intersex (LGBTQI+) ke Indonesia pada 7 hingga 9 Desember 2022 mendatang.

“Sehubungan dengan kedatangan Jessica Stern sebagai utusan khusus Amerika Serikat untuk memajukan Hak Asasi Manusia LGBTQI+ pada 7 sampai 9 Desember 2022 ke Indonesia dengan tegas GiGa Indonesia menyatakan menolak kehadiran utusan tersebut,” ujar Euis Sunarti, Ketua GIGA Indonesia. Walaupun disusul informasi pembatalan kunjungan tersebut, namun GiGa Indonesia tetap memandang penting untuk menyuarakan pandangan dan pemikiran, karena promosi LGBTIQ ini bersifat sistematis dan terstruktur.

Alasan GIGA Indonesia melakukan penolakan diantaranya:

  1. LGBTQI+ dilandasi oleh gerakan kebebasan orientasi seksual, identitas, dan ekpresi gender (SOGIE: Sex Orientation and Gender Identity and Expression). Sebuah gerakan dengan menggunakan dalih bahwa merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memilih homoseksual dan biseksual sebagai orientasi seksual individu dan juga hak individu untuk memilih transgender sebagai indentitas dan ekpresi gender. Hal ini tentunya bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
  2. LGBTQI+ merupakan perilaku seksual menyimpang yang mengancam ketahanan keluarga Indonesia yang Religius, Harmonis, dan Hirarkis. Berdasarkan laporan perkembangan HIV AIDS & PIMS di Indonesia, pada periode Januari-Maret 2021, jumlah kumulatif ODHA ditemukan (kasus HIV) sebanyak 427.201 orang, sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS sebanyak 131.417. Sebagian besarnya adalah kelompok umur 25 – 49 tahun (71,3%), berjenis kelamin laki-laki (69%), dimana sebanyak 27,2% adalah pelaku penyimpangan seksual yaitu LSL (26,3%) dan Waria (0,9%). Keluarga menjadi pihak yang paling terkena dampak ODHA dan perilaku seksual menyimpang.
  3. Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat sehingga tidak bisa diintervensi oleh negara asing dalam segala bentuknya, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan isi pasal 28 (J) UUD 1945 tentang HAM bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil seuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan serta ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menurut Euis Sunarti, keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional.
Oleh sebab itu, perlindungan terhadap keluarga dari segala bentuk ancaman menjadi hal yang utama agar keluarga sejahtera dan melahirkan sumber daya yang efektif bagi pembangunan Indonesia.

GIGA Indonesia merupakan wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan keluarga. Visi GIGA Indonesia yakni membangun ketahanan keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera dan berkualitas.

“Jangan Sampai Menyesal”, lindungi yang anda cintai dari perilaku penyimpangan seksual

Kejadian penyimpangan seksual semakin meningkat menghancurkan keluarga, mendatangkan kepiluan dan kenelangsaan yang mendalam tatkala anggota keluarganya yang dicintai dan dibanggakan  mengaku lesbian atau gay (homoseksual). Dunia berasa berubah total, andaipun  upaya pemulihan  dan pengobatan dilakukan dengan membutuhkan energy, biaya dan waktu yang tidak sedikit, tetapi kehidupan  tidak akan sama lagi. Oleh karena itu agar “jangan sampai menyesal” perlu kita kenali bagaimana melakukan pencegahan  dan perlindungan keluarga .

Fenomena Perilaku Seksual Menyimpang (PSM)  semakin marak dan meresahkan, karena mengancam sendi-sendi ketahanan keluarga. Berdasarkan laporan perkembangan HIV AIDS & PIMS di Indonesia, pada periode Januari-Maret 2021, jumlah kumulatif ODHA ditemukan (kasus HIV) sebanyak 427.201 orang, sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS sebanyak 131.417. Sebagian besarnya adalah kelompok umur 25 – 49 tahun (71,3%), berjenis kelamin laki-laki (69%), dimana sebanyak 27,2% adalah homoseksual yang merupakan kelompok populasi LSL (26,3%) dan Waria (0,9%). Jadi selain mengalami masalah psikis para perilaku penyimpangan seksual ini juga mengancam kesehatan.

Tetapi banyak keluarga yang tidak tahu kemana mencari bantuan atau karena malu sehingga menghindari bantuan bahkan ada yang menolak bantuan, sehingga lambat laun pada akhirnya keluarga tersebut menjadi ”berdamai” dan akhirnya seakan “menerima”  anaknya yang homo seksuai atau transgender. Lain halnya bila dialami pasangan suami-istri sering berakhir dengan perceraian, atau pemufakatan untuk menutupi keadaan dengan tetap berpura-pura sebagai suami istri dan ayah ibu bagi anaknya. Relakah kita? Tentu tidak.

Prof. Dr.Ir. Euis Sunarti, M.Si menulis secara lengkap dalam buku “Jangan Sampai Menyesal” agar para keluarga memahami bahwa PSM ini bisa disembuhkan karena bukan disebabkan faktor genetik tapi faktor lingkungan. Selain itu keluarga perlu mendeteksi PSM ini secara dini agar bisa diminimalisir dampak-dampak buruk yang akan dialami keluarga. Upaya perlindungan yang bisa dilakukan keluarga untuk pencegahan PSM-LGBT adalah menanamkan nilai agama, membangun Interaksi keluarga yang harmonis, melakukan pola asuh yang baik, mengenali kerentanan dan peduli terhadap lingkungan eksternal keluarga.

KAMPUNG RAMAH KELUARGA : Konsep, Pengukuran dan Analisis Program

Prof.Dr.Ir.Euis Sunarti,M.Si

Kampung ramah keluarga adalah suatu wilayah terdekat dan terjangkau dalam interaksi kehidupan keluarga yang menyediakan lingkungan baik fisik (infrastruktur dasar) maupun non fisik (pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, budaya) yang menguatkan dan meningkatkan implementasi ketahanan keluarga (pemenuhan peran, fungsi dan tugas) untuk memperoleh kehidupan keluarga, lingkungan sosial dan alam yang berkualitas dan berkelanjutan.

Mendidik seorang anak bukan hanya kewajiban orang tua, namun juga tanggung jawab seluruh masyarakat desa. Seorang anak akan memiliki kemampuan terbaik sebagai manusia dewasa yang prima apabila seluruh masyarakat mengambil peran aktif dan berkontribusi dalam membesarkannya.

Mengapa perlu membangun kampung ramah keluarga?

Di era global sekarang ini, perubahan sosial ekonomi dan perkembangan teknologi informasi selain menyediakan kesempatan untuk maju juga diiringi tekanan dan ketidakpastian yang menuntut kemampuan antisipasi, kesiapan, respon, dinamika, dan adaptasi keluarga yang tinggi. Sementara itu keluarga pada umumnya memiliki keterbatasan dalam pengelolaan sumberdaya dan kerentanan yang dihadapi, padahal dukungan sosial yang diterima keluarga semakin menurun. Demikian halnya dengan penurunan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan sehingga semakin sulit memperoleh lingkungan fisik dan lingkungan sosial berkualitas. Hal tersebut membawa kepada kesadaran pentingnya membangun kampung ramah keluarga.

Apa landasan kerangka fikir dan strategi mengembangkan kampung ramah keluarga

Keluarga sebagai unit sosial terkecil, dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Perilaku individu yang tercermin dalam kehidupannya sehari- hari bukan hanya ditentukan oleh individu itu sendiri melainkan hasil dari sebuah sistem yang berlangsung di keluarga dan lingkungannya. Keluarga yang mempunyai nilai cinta kasih, hormat komitmen, tanggung jawab, kebersamaan akan mempunyai hubungan sosial yang harmonis, ikatan emosional yang kuat, sehingga terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan beradab dan pada akhirnya terwujudlah ketertiban dan kesejahteraan.

Keluarga merupakan sistem yang melakukan transformasi energi dan membutuhkan energi tertentu untuk pemeliharaan dan keberlangsungannya, untuk adaptasi dan berinteraksi dengan sistem lain, juga untuk melakukan beragam fungsi kreatif. Dalam perspektif ekologi keluarga, bentuk ekosistem keluarga mencakup interaksi keluarga dengan lingkungannya yakni lingkungan yang dibangun manusia, lingkungan sosial-budaya, dan lingkungan alam. Output dari ekosistem keluarga adalah satu paket yang tidak boleh dipisahkan yaitu transaksi kehidupan keluarga dan lingkungan (alam dan sosial) dari dan menimbulkan perilaku dan dampak baik positif maupun negatif yang kemudian dapat menggambarkan bagaimana kualitas kehidupan keluarga dan lingkungannya. Misalnya bila keluarga melakukan transaksi dengan lingkungannya secara positif yaitu berperilaku empati, harmonis, tenggang rasa, toleransi maka akan mendapatkan dukungan sosial, adanya perdamaian, saling menghargai dan mengasihi. Sebaliknya bila transaksi dengan lingkungannya negative yaitu berperilaku cuek, abai, tidak sensitive maka keluarga akan terkucilkan, terabaikan, adanya diskriminasi, marginalisasi, pertikaian. Sedangkan bila keluarga melakukan transaksi dengan lingkungan alam secara positif yaitu hemat, melakukan konservasi, reboisasi, recycling maka akan tercipta keluarga yang aman, sejahtera, sehat. Bila keluarga melakukan transaksi dengan lingkungan alam secara negative  yaitu melakukan eksploitasi, boros, rakus, profit oriented maka akan timbul ketidak seimbangan alam seperti kelangkaan energy, kekeringan, bencana alam, kelaparan.

Pembelajaran dari Gerakan Kebaikan Keluarga Indonesia.

Gerakan Kebaikan Keluarga Indonesia (GKKI) yang diusung Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia merupakan contoh bagaimana keluarga membangun lingkungannya, memperluas nuansa dan nilai keluarga dan kekeluargaan pada lingkungan yang lebih luas. Gerakan tersebut dilatarbelakngi oleh semakin dirasakan merebaknya sikap ketidakpedulian, menurunnya empati terhadap sesama dan melunturnya semangat berbagi dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. GKKI ini mengusung 4 pilar kebaikan keluarga yaitu

1.Membangun Keluarga Tangguh : Memenuhi fungsi dan tugas keluarga, mencetag SDM yang berkualitas.

2.Membangun masyarakat madani : Berpartisipasi aktif terlibat membangun pertetangaan dan kegiatan masyarakat.

3.Membangun keluarga sebagai basis kebijakan public :Berpartisipasi dalm program pembangunan keluarga, mendorong dan advokasi kebijakan ramah keluarga.

3.Membangun alam lestari berkelanjutan : Konsumsi secara bijak, konservasi dan pelestarian alam.

Model Generik Pembangunan Wilayah Ramah Keluarga

Model kampung ramah keluarga dihasilkan berbagai data fisik kewilayahan, demografi penduduk dan keluarga, persepsi risiko dan aspek sosial kelembagaan yang dianalisis melalui analisis gap ciri-ciri wilayah ramah keluarga, analisis potensi pelaku dan mekanisme, dan analisis SWOT sehingga diperoleh rekomendasi aksi bagaimana membangun lingkungan yang ramah keluarga.

Keberhasilan pembangunan salah satunya ditunjukkan oleh kesejahteraan dan kualitas keluarga, sebagai output dan outcome dari ketahanan keluarga. Kualitas keluarga merupakan bagian dari kualitas lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan social. Oleh karenanya pembangunan keluarga hendaknya memperhatikan transaksi keluarga dengan lingkungannya, dalam pembangunan berbasis kewilayahan yang mensejahterakan atau yang ramah keluarga.

RUU KETAHANAN KELUARGA MENGAPA DITOLAK ?
Euis Sunarti
Guru Besar IPB University / Ketua Penggiat Keluarga Indonesia

Secepat kilat beberapa pihak menolak RUU-KK (Rancangan Undangan Undang
Ketahanan Keluarga). Mereka berkonsolidasi untuk mencari-cari cacat permanen
dalam draft RUU-KK yang baru saja diserahkan ke DPR-RI-RI. RUU-KK dituduh
mendiskriminasi perempuan, melanggengkan patriarki, bias gender, akan
memperlemah otonomi tubuh perempuan, dan dianggap sebagai kemunduran dari
bentuk keluarga yang sedang berubah. Memangnya keluarga Indonesia akan berubah
(tepatnya diubah) menuju kemana dan menjadi bagaimana?


Kokoh dan mengakar


Muatan RUU-KK memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kokoh serta secara
sosiologis mengakar dalam kehidupan keluarga Indonesia. Nilai agama dan norma
masyarakat menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai
ibu rumahtangga. Lantas dikuatkan secara yuridis oleh UU Perkawinan yang disahkan
tahun 1974. Undang Undang tersebut menyatakan bahwa suami dan istri memiliki
kedudukan yang seimbang dalam keluarga, namun ada pembagian peran antara suami
dan istri. Istri dilindungi hak ekonomi dan harta pribadinya, dan tidak ada larangan
bagi istri untuk mengaktualisasikan diri dan berpartisipasi di sektor public. Muatan
tersebut juga tercantum dalam draft RUU Ketahanan Keluarga. Lantas mengapa
segelintir elit begitu alergi dengan struktur hirarkis keluarga dan begitu membenci
patriarki?
Struktur hirarkis dan konsekuensinya terhadap pembagian peran di keluarga diterima
oleh masyarakat Indonesia. Pembagian peran adalah hal yang alamiah dan dibutuhkan
dalam sebuah system, termasuk dalam keluarga. Pembagian peran kepada suami dan
istri bukan berarti menutup kesempatan bagi masing-masing untuk melaksanakan
peran lainnya. Ketika suami berperan sebagai pencari nafkah utama, tidak berarti
berlepas dari peran pengasuhan anak, justru memikul tanggungjawab besar dalam
mengawal pembinaan anak supaya berkualitas, berkarakter dan beradab. Ketika istri
berperan sebagai ibu memgelola fungsi ekspresif (pendidikan pengasuhan, reproduksi),
maka bukan berarti tidak boleh mengaktualisasikan diri untuk berpartisipasi di
masyarakat dan bekerja di sektor public. Pembagian peran antara suami istri tidak
otomatis menjadikan salah satu pihak lebih mulia dibandingkan yang lain. Kemuliaan
akan dicapai manakala suami dan atau istri menjalankan peran yang disepakati
sebaik-baiknya dengan ikhlas dan niat beribadah. Berkeluarga adalah ibadah
terpanjang yang dijalani manusia.
Alokasi dan akuntabilitas peran keluarga menjadi kunci ketahanan keluarga.
Pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan atas pertimbangan yang terbaik
bagi anggota keluarga dan bagi system keluarga. Diperlukan pengaturan dalam
mengawal semua sendi kehidupan yang bersifat multidimensi dalam keluarga. Dalam
ilmu keluarga, mekanisme tersebut diturunkan dari teori structural fungsional. Teori
yang mempercayai bahwa tidak mungkin ada individu atau system yang berfungsi
secara independen, melainkan saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Teori yang

mengakui keragaman sehingga diperlukan struktur untuk memastikan beragam fungsi
berjalan untuk mencapai tujuan.


Anti Patriarki


Lantas, mengapa ada segelintir elit yang anti patriarki dan merasa memiliki hak untuk
mengubah bentuk keluarga Indonesia ? dan menolak RUU-KK? Mereka menegasikan,
merendahkan bahkan melecehkan peran domestic seperti mendidik anak, fungsi
agama, reproduksi, membina lingkungan, dan perlindungan keluarga. Mereka
menolak pendekatan structural fungsional yang menjamin pembangunan manusia
berkualitas, agar tercipta ketertiban dan masyarakat madani, dan akhirnya Bangsa
Indonesia yg maju dan beradab.
Jika merujuk sejarah, anti patriarki didengungkan para feminis yang senantiasa
melakukan gerakan penyadaran bahwa perempuan senantiasa terdiskriminasi,
termarjinalkan (pemiskinan ekonomi), tersubordinasi, mendapat pelabelan negative
(stereotype), mengalami kekerasan, dan menanggung beban ganda. Feminisme dapat
dibedakan menjadi: Liberal, Marxis, Radikal, Sosialis. Teologis, dan ekofeminisme.
Walaupun berbeda dalam penekanan factor yang mendiskriminasi perempuan, namun
hampir seluruh aliran feminisme memandang keluarga sebagai lembaga yang
melanggengkan patriarki dan sumber diskriminasi dan ketidaksetaraan gender. Oleh
karenanya solusi yang ditawarkan adalah runtuhkan institusi keluarga, atau
defungsionalisasi keluarga dengan membebaskan perempuan dari peran-perannya
yang menghambat partisipasinya di sektor public. Salah satu caranya adalah dengan
menghilangkan sifat alami feminin yang menyebabkan perempuan mau menjalankan
peran sebagai ibu dan mengurus rumah tangga. Penghapusan kualitas feminitas
perempuan di tingkat individu didasarkan konsep yang dikembangkan Simone de
Beauvoir yang menyatakan “lingkunganlah yang menciptakan wanita”, identitas
feminine dan maskulin merupakan rekayasa sosial. Pandangan tersebut sesuai dengan
filsafat ekstensialisme yang digaungkan Jean Paul Satre, abad 20-an yang menyatakan
“Tidak ada perbedaan alami pria dan wanita”.
Para feminis menjadikan kesetaraan gender sebagai pengarusutamaan penghilangan
diskriminasi kepada perempuan. Feminisme liberal memang tidak terlalu
mempersoalkan struktur patriarki, karena berasumsi bahwa kebebasan dan
kesetaraan (equalitas) berakar pada rasionalitas, namun patrarki dianggap penyebab
perempuan tidak bisa mengembangkan kapasitasnya untuk rasional. Feminis radikal
menyoal penyebab ketidaksetaraan gender dikarenakan perbedaan biologis perempuan
(dengan dominasi feminitas) dengan laki-laki (dominasi maskulinitas), sehingga
solusinya adala tuntutan kebebasan tubuh perempuan (otoritas tubuh perempuan).
Tuntutan otoritas tubuh perempuan (my body is mine) semakin bergaung disuarakan
feminis di Indonesia. Sementara feminis Marxis mempercayai bahwa diskriminasi
perempuan adalah bagian dari eksploitasi kelas dalam “relasi produksi” dimana laki-laki

dipandang memiliki kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi.
Ideologi Marxis menghendaki masyarakat tanpa kelas. Feminis sosialis mempercayai
bahwa diskriminasi perempuan ada di kelas manapun, dimana kaum perempuan
sebagai proletar pada masyarakat kapitalis barat. Kepemilikan istri oleh suami
dianggap sebagai bentuk penindasan, pekerjaan rumah tangga dianggap tidak bernilai
dan tidak kreatif, mengisolasi perempuan dari dunia luar.

Kebijakan anti keluarga patriarki dipromosikan dan diadvokasi oleh UNDP. Allan
Carlson (1999) dalam tulisannya “The Natural Family Under Siege menguraikan
mengapa UNDP begitu gencarnya menyebarkan agenda Gender Mainstreaming ke
seluruh dunia. Dimulai dari peran suami istri Gunnar dan Alva Myrdal (berasal dari
Swedia) yang menempati posisi penting di UN. Mereka menulis buku “Crisis in the
Population Question” yang berargumentasi bahwa konsep perkawinan tradisional dan
pengasuhan anak harus diganti dengan “radical sexual egalitarianism” dan
menyerahkan pengasuhan anak ke Negara. Alva Myrdal yang dibesarkan dalam
lingkungan “a strong radical socialist ideological environment” adalah seorang feminis,
aktor intelektual yang berpengaruh menentukan kebijakan UN untuk menerapkan
ideologi yang dianutnya, yaitu sosialisme. Ia ingin menghapuskan semua peran wanita
didalam keluarga, sesuai dengan ide Friedrick Engels (sahabat karib Karl Marx) dalam
bukunya yang berjudul, Origin of Family, Private Property, and the State (1884).
Keluarga tradisional (yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga) adalah cikal
bakal masyarakat yang berkelas-kelas atau kapitalisme (suami sebagai kapitalis dan
isteri sebagai proletar), maka untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas,
penghapusan institusi keluarga adalah prasyaratnya.
Lebih jauh Megawangi (2012) menganalisis berbagai sumber dan menyimpulkan bahwa
agenda kesetaraan gender bukan tujuan utama Alva Myrdal, tetapi ada tujuan yang
lebih besar lagi, yaitu menciptakan masyarakat yang tanpa kelas (yang memberikan
kekuasaan besar kepada Negara, sehingga masyarakat menjadi begitu tergantung
kepada Negara) melalui penghapusan lembaga perkawinan dan institusi keluarga.
Pengaruhnya yang begitu mengakar di lembaga UN, sampai sekarang masih terlihat
jelas dengan adanya konsep Gender Mainstreaming yang telah mempengaruhi dunia,
termasuk Indonesia. Megawangi pun mempertanyakan: “mungkinkah tanpa sadar kita
telah “menari diatas gendang” ideologi Alva Myrdal (?)”
Anti keluarga patriarki yang disosialisasikan UNDP dibalut program “penghilangan
diskriminasi terhadap perempuan” (CEDAW, convention on elimination discrimination
against women) dan kemudian diratifikasi oleh hampir seluruh negara. Indonesia ikut
menandatangani CEDAW dan pada 24 Juli 1984 dan telah meratifikasinya melalui UU
RI No. 7 Tahun 1984. Hal tersebut bersifat legally binding, sehingga Indonesia harus
melaporkan hasilnya kepada Komite CEDAW di PBB. Undang Undang 7/1984
merupakan dasar pengarusutamaan gender, dimana ketidaksetaraan merupakan
bentuk diskriminasi. Sejak itulah bentuk keluarga Indonesia yang dibangun dengan
aturan sebagaimana dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 ingin diubah menjadi
keluarga berbasis kesetaraan gender. Sementara Amerika, sampai kini, setelah empat
dasawarsa pasca ratifikasi CEDAW oleh PBB (1979) masih belum meratifikasi CEDAW.
Karena menolak intervensi PBB. Bahkan organisasi civil society yang pro keluarga
menolak CEDAW karena akan membahayakan bagi anak, bagi perkawinan, dan
kepercayaan agama, lebih membawa masalah daripada manfaat, akan mengancam dan
merusak peran antara suami dan istri.

Seringkali ter(di)lupakan adalah bahwa kesetaran gender UNDP menggunakan
indikator kuantitatif GDI (Gender Development Index) dan GEM (Gender Empowerment
Measurement), dimana kesetaraan antar laki-laki dan perempuan terwujud jika data
terpilah menunjukkan 50/50. Yang paling kritis adalah kesetaraan ekonomi dan

berpartisipasi di sektor politik. Sebagai contoh, ketika suami menyumbang pendapatan
3 juta rupiah/bulan sementara istri menyumbang 2 juta/bulan, maka itu bias gender,
apalagi jika istri memilih menjadi ibu rumah tangga dan mengasuh anak dan tidak
menyumbang pendapatan.
Semangat dalam advokasi gender mainstraiming adalah bahwa perempuan berkualitas
hanya dan jika hanya masuk ke sector public, memperoleh posisi yang setara dan
menyumbangkan ekonomi yang nilainya sama seperti laki-laki. Disisi lain, peran
domestic seperti mengurus keluarga dan mengasuh anak itu tidak berharga. Bahkan
dalam naskah akademis rancangan undang undang Keadilan dan kesetaraan gender
dinyatakan bahwa kedekatan ibu dengan anak merupakan penyebab perempuan tidak
maju. Padahal ratusan penelitian membuktikan bahwa kelekatan (bonding attachment)
orangtua dengan anak merupakan basis terbentuknya trust sebagai dasar
perkembangan kepribadian yang sehat (integaritas). Olehkarenanya muncul penolakan
dan perlawanan dari masyarakat, sehingga terjadi penundaan pembahasan RUU
Keadilan dan kesetaraan gender. Penolakan berlanjut ketika merebak fenomena
penyimpangan homoseksual di Indonesia, dimana konsep orientasi seksual dilekatkan
dengan identitas dan ekspresi gender dalam konsep SOGIE (sexual orientation, gender
identity and expression). Ternyata SOGIE tercantum dalam Naskah Akademik RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-P-KS), sebagai subjek yang perlu dilindungi.


Tirani minoritas?


Mayoritas keluarga Indonesia menerima dan menjalankan keluarga hierarkis structural
fungsional sebagai model ideal. Beberapa kali survey menunjukkan bahwa para
perempuan (baik sudah maupun belum menikah) tetap menghendaki laki-laki sebagai
pemimpin dan kepala keluarga. Jika keluarga hierarkis structural fungsional memiliki
landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kokoh, lantas mengapa ada segelintir elit
yang menyalahkan, dan memaksakan untuk mengubahnya dengan intervensi nilai
yang berseberangan? dapatkah kondisi ini termasuk yang disebut tirani minoritas?
Lantas bagaimana dengan hak keluarga Indonesia untuk menjalankan bentuk
kehidupan keluarga yang dipilihnya ?

DEKLARASI YOGYAKARTA TENTANG KEMULIAAN MANUSIA 2016

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Menjaga Kemuliaan Manusia dalam Menegakkan Peradaban yang Tinggi dan Mulia

Pada tanggal 6 November 2016 dilaksanakan The 5th International Conference of International Association of Muslim Psychologists. Konferensi yang digelar di Yogyakarta ini dihadiri oleh 56 Psykolog Muslim dari beberapa negara diantaranya Indonesia, Yaman, Sudan, Pakistan, Malaysia, Jerman, dan Australia. Konferensi ini melahirkan Deklarasi Yogyakarta yang memuat 22 Prinsip tentang Kemuliaan Manusia.

Kemuliaan manusia adalah hak asasi manusia yang paling berharga yang dari situ hak-hak dasar lainnya diturunkan. Kemuliaan manusia bersifat suci karena ia merupakan anugerah dari Tuhan. Kemuliaan manusia tidak boleh dilanggar dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk dengan penghinaan, diperalat atau dijadikan objek, degradasi, dan dehumanisasi. Kemuliaan manusia wajib dipandang dalam konteks individu terkait dengan diri seseorang, dan juga dalam konteks keluarga yang di situ nilai ketuhanan seseorang disosialisasikan dan diinternalisasikan.

Misi utama kehidupan adalah memelihara kemanusiaan melalui peradaban yang tinggi dan mulia. Upaya-upaya untuk memelihara kemanusiaan dan peradaban perlu dibingkai dengan ikatan-ikatan keTuhanan yang melampaui kemanusiaan itu sendiri. Dalam menghargai Kemuliaan manusia, upaya apa pun untuk memelihara kemanusiaan semestinya dibingkai dan dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip keTuhanan, ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Pencipta manusia. Oleh karena itu, orientasi-orientasi dan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keTuhanan merupakan penolakan fatal terhadap fungsi-fungsi biologis, psikologis, reproduktif, sosial, dan spiritual manusia yang akan berdampak buruk bagi kehidupan, keseimbangan, keselarasan, dan keberlanjutan umat manusia.

Esensi dari kebebasan manusia adalah memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan yang bijak berdasarkan nilai-nilai luhur, keunggulan moral, dan ketajaman hati nurani. Setiap individu mampu memilih jalan yang menyempurnakan dirinya sebagai manusia. Mereka tidak boleh melepaskan rasa hormat terhadap dirinya dengan tunduk pada tekanan sosial dan harus mempresentasikan dirinya sebagai teladan Kemuliaan manusia. Ketika dihadapkan dengan perasaan-perasaan takut menghadapi celaan, kemiskinan, kelaparan, atau kematian, setiap individu harus berpegang teguh pada nalar dan hati nuraninya tentang mana yang benar dan salah, sesuai dengan peraturan-peraturan keTuhanan. Sebagai bagian dari persaudaraan yang terpadu, manusia harus berkontribusi dalam usaha-usaha untuk mencapai potensi kemanusiaan yang optimal.

Dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah, seseorang tidak boleh dipaksa untuk memilih sebuah pemerintahan atau diberi informasi yang salah mengenai kinerja pemerintah. Pemerintah dan warga negara berhak merumuskan kearifan lokal dan norma sosialnya masing-masing. Oleh karena itu, sebuah negara tidak boleh memaksakan nilai-nilainya pada negara lain. Sejarah dari sebuah bangsa adalah akumulasi yang unik dari nilai-nilai dan kearifan terkait hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban demi kesempurnaan kehidupan bagi warga negaranya.

Nilai-nilai kemanusiaan merupakan elemen dasar dalam kodrat manusia yang akan dikembangkan demi tercapainya Kemuliaan manusia. Hal ini adalah gerakan yang bersifat evolutif di mana tak satu pun bagian dari eksistensi manusia diperbolehkan untuk merusak yang lainnya dan tak satu pun dari elemen-elemen ini diperbolehkan untuk menghentikan gerakan masyarakat tertentu untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Kodrat manusia yang telah dikaruniakan Tuhan ibarat biji dan potensi yang tersembunyi di dalamnya saat awal mula diciptakan dan akan tumbuh subur apabila manusia mengikuti jalan yang benar.

Manusia berbeda dari makhluk lainnya dalam hal kebebasan untuk memilih. Tindakan dan perilaku mereka adalah hasil dari pemikiran dan kehendaknya sendiri. Sebagian besar manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya yang terdiri dari lingkungan fisik dan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia diciptakan oleh Tuhan, Pencipta alam semesta. Keterkaitan manusia dengan Tuhan mengandung dimensi-dimensi yang berbeda, dan merupakan elemen transendental yang mempengaruhi mereka sebagai pribadi dan hubungannya dengan Tuhan dan ciptaan lainnya. Oleh karena itu, perlu untuk menghormati kodrat unik biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang dimiliki manusia.

22 Prinsip Deklarasi Yogyakarta Tentang Kemuliaan Manusia 2016

  1. Hak-hak untuk menjaga Kemuliaan manusia melalui nilai-nilai keTuhanan
  2. Hak-hak untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip ketahanan keluarga
  3. Hak-hak mendapatkan kesetaraan dan non-diskriminasi
  4. Hak atas kehidupan
  5. Hak-hak anak dalam keluarga
  6. Hak atas kesetaraan di muka hukum
  7. Hak untuk memperoleh perlindungan dari dehumanisasi
  8. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan derajat
  9. Hak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, penjualan, dan perdagangan manusia
  10. Hak atas pekerjaan
  11. Hak atas standar hidup yang memadai
  12. Hak atas tempat tinggal yang memadai
  13. Hak atas pendidikan
  14. Hak atas standar kesehatan yang setinggi-tingginya
  15. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi
  16. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat untuk maksud-maksud damai
  17. Hak atas kebebasan hati nurani dan beragama
  18. Hak atas kebebasan bergerak
  19. Hak turut serta dalam urusan publik
  20. Hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan
  21. Hak untuk memajukan Kemuliaan manusia dan peradaban yang mulia
  22. Tugas dan tanggung jawab

PANDEMI COVID-19 DAN SPIRIT BARU BERKELUARGA

 Euis Sunarti 

Guru Besar IPB Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga 

Pendiri GiGa (Penggiat Keluarga) Indonesia  Ketua Klaster Ketahanan Keluarga API (Asosiasi Profesor Indonesia) 

Krisis Keluarga 

Keluarga merupakan unit sosial tak tergantikan dan lokus utama kehidupan individusaat pandemi covid-19. Bahkan keluarga menjadi ujung tombak programpendidikanformal dan pemutusan penularan covid-19. Pandemi mengguncang kehidupankeluarga seiring diberlakukannya PSBB (pembatasan sosial berskala besar), danterjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, penambahan kemiskinandanpengangguran. Survey (Sunarti, 2020) menunjukkan terjadi perluasan kerentanandan krisis keluarga. Keluarga mengalami tekanan ekonomi, ketidaktahanan pangan, gejala stress dan gangguan kesejaheraan psikologis. Terdapat 53% keluarga yanghanya memiliki persediaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga kurangdari 2 bulan, 78% menurunkan pengeluaran pangan, 76% kesejahteraanya menurun. Satu dari dua keluarga mengurangi pangan sumber protein, bahkan sudah terjadi pengurangan porsi makan (oleh 20% keluarga). Keluarga merasakan mudahsedihdan cemas, sulit konsentrasi, takut akan kematian diri sendiri dan kematian anggotakeluarga. Kondisi ini harus segera diatasi, untuk mencegah perluasan potensi dankejadian krisis keluarga. 

Krisis keluarga sejatinya dapat dicegah manakala keluarga mampu memprediksi kerentanan dan mengelola perubahan secara positif. Kegagalan interaksi suami istri selama lockdown di beberapa negara dilaporkan berujung pada peningkatankekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Campbell (2020)1 melaporkan selama pandemi terjadi peningkatan KDRT di China, Italia, Spanyol, demikian pula di Perancis (meningkat 30%), dan di Brazil (meningkat 40-50%). Lantasbagaimana di Indonesia ? Sampai bulan kedua pandemi, justru terjadi peningkatankasih sayang, kesabaran, interaksi suami istri, dan pengasuhan anak dalamkeluarga. Memang dilaporkan adanya kekerasan antar anggota keluarga, namun dalamprosentase yang sangat kecil (kurang dari 3% keluarga). Belum dilaporkan adanyapeningkatan perceraian di Indonesia, walau demikian pencegahan perlu dilakukan. Saat ini perceraian di Indonesia sudah cukup tinggi di Indonesia, yaitu rata-rata 1.170perceraian per hari. 

Investasi kelentingan keluarga 

Berita cara kematian akibat covid-19 meningkatkan kesadaran bahwa keluargasangat berharga dan harus dijaga. Ditengah tingginya kecemasan dan ketakutanyangdirasakan (terkena virus, kondisi ekonomi, masa depan, kematian), namun keyakinanbahwa pandemi merupakan ujian, membuat keluarga yakin dapat mengatasi 

1

beragam masalah. Sampai bulan kedua pandemi, survey menunjukkan keluargamemiliki kelentingan yang cukup tinggi. Keyakinan keluarga (harus) mampumengatasi masalah saat pandemi, merupakan faktor pelindung (protective factor) yang penting. Ketika pandemi direspon secara positif, bahkan keluarga memperolehbanyak hikmah. Keluarga bahkan melakukan reorientasi nilai dan tujuan hidup, refungsionalisasi, dan melejitkan kapasitas dan keberdayaannya. 

Anjuran “di rumah aja” sedianya dapat menjadi wahana berharga bagi keluargauntuk meningkatkan interaksi dan komunikasi, serta mengawal pencapaian prestasi perkembangan dan kematangan setiap individu. Hikmah hanya dapat diraihjikakeluarga memiliki kapasitas untuk menggalinya. Sayangnya, kapasitas tersebut tidakmuncul ketika tingkat kematangan suami istri belum optimal dan keterampilanhidupberkeluarga terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa resiliensi sebagai ketahanankeluarga di masa pandemi, tidak dapat diperoleh secara tiba-tiba, melainkanhasil akumulasi investasi jangka panjang, bagaimana suami istri membangun keluargaberketahanan sejak pernikahan, bahkan jauh sebelumnya melalui kesiapan menikahdan berkeluarga. 

Pandemi jelas menyengsarakan dan membawa keterpurukan. Namun disisi lainmenyediakan kesempatan kepada keluarga memunculkan sisi positifnya. Hasil surveymenunjukkan tingginya religiusitas keluarga Indonesia, yang dalamtekanan ekonomi dan ketidakpastian tinggi, namun malah meningkatkan kemampuan memberi danberbagi. Keterpaparan informasi cara kematian akibat covid dan kenelangsaankeluarga yang mengalaminya, melejitkan kapasitas keluarga untuk berbuat baik. Duapertiga responden (diantaranya mengalami penurunan kesejahteraandanketidaktahanan pangan) justru meningkatkan shodaqoh saat pandemi. Hikmahberharga lain yang muncul adalah persepsi pentingnya keterampilan hidupberkeluarga, berharganya menjadi ibu rumah tangga, dan pentingnya peningkatanketerlibatan ayah dalam pengasuhan anak. 

Kuatkan dan Lindungi Fithrah Berkeluarga 

Semangat perlindungan dan kewaspadaan terhadap covid-19, menguatkan fithrahberkeluarga, yaitu menerima struktur hierarkis dan relasi harmonis. Terlebih lagi saat pandemi terjadi di Bulan Suci Ramadhan. Keluarga hirarkis menguat pada masa

pandemi, yaitu menerima laki-laki sebagai kepala keluarga dan menjadikan agamasebagai landasan keharmonisan interaksi keluarga. Hal tersebut sesuai denganlandasan filosofis dan landasan yuridis (Undang-Undang Perkawinan) yang mengatur bentuk keluarga hirarkis dan relasi harmonis, sehingga secara sosiologis telahmengakar dan kokoh diimplentasikan dalam kehidupan berkeluarga di Indonesia. Fithrah berkeluarga ini –walau tidak sama persis– di negara maju disebut “natural family”. Kelompok konservative (yang didorong kepatuhan terhadap ajaran gereja) menggunakan istilah “natural family” sebagai pengakuan pentingnya hirarki sebagai dasar pembagian dalam keluarga. Kelompok ini menolak intervensi ideologi dangerakan yang mengancam keluarga, seperti gerakan feminisme dan LGBTIQ. Parapenjaga benteng “natural family” secara berkala menyelenggarakan “World FamilyCongress” dilaksanakan bergiliran di berbagai negara.

Penguatan fithrah berkeluarga kala pandemi perlu ditindaklanjuti dengan penguatandan perlindungan keluarga hirarkis dan harmonis di Indonesia. Undang UndangPerkawinan yang menjadi landasan terbentuknya keluarga, perlu dipertahankandari upaya perubahan yang diagendakan gerakan feminis radikal. Demikian denganRancangan Undang Undang Ketahanan Keluarga, yang ternyata mendapat penolakandari kalangan liberal dan feminis radikal, perlu dikawal hingga disyahkan oleh DPR. 

Disisi lain, ternyata pandemi menguatkan rekomendasi penulis kepada pemerintahmengenai pentingnya pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga. Pandemi membuktikan banyak pekerjaan ramah keluarga, yaitu pekerjaan dapat dilakukandari rumah (work from home) tanpa mengurangi produktivitasnya. Hal tersebut membawa semangat baru kepada penulis untuk advokasi kebijakan pembangunanramah keluarga, mendorong keluarga dijadikan sebagai basis kebijakan, danmendorong lingkup kebijakan yang holistik dan terpadu. Itulah spirit yang hendaknyatermaktub dalam Rancangan Undang Undang Ketahanan Keluarga sebagai instrumenlandasan pembangunan ketahanan keluarga Indonesia dalam menghadapi tantanganglobal dan perubahan jaman.

Campbell, A.M. (2020). An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives. Forensic Science Interantional: Reports, 2 http://doi.org/10.1016/j.fsir.2020.100089

Wujudkan Ketahanan Keluarga, Prof Euis Sunarti Dorong Lebih Banyak Pekerjaan Ramah Keluarga

Maraknya permasalahan keluarga terutama di tengah pandemi, satu diantaranya dapat disebabkan oleh faktor ekonomi. Mulai dari pekerjaan yang sulit hingga menurunnya pendapatan. Prof Euis Sunarti, Guru Besar IPB University dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia dengan bidang khusus Ketahanan Keluarga, dalam wawancaranya mengutarakan gagasannya yang dapat menjadi upaya mewujudkan ketahanan keluarga.

“Buku Orasi Guru Besar saya pada tahun 2015 dengan judul “Ketahanan Keluarga: Dari Kebijakan dan Penelitian Menuju Aksi”, menguraikan rangkaian penelitian terkait keluarga yang saya lakukan selama 17 tahun. Riset ini ternyata membangkitkan rekomendasi kebijakan penting bagi para pihak yang terlibat dalam pembangunan keluarga. Yaitu pentingnya membangun wilayah dan mendorong pekerjaan ramah keluarga,” terangnya.

Yang dimaksud Prof Euis dengan pembangunan Wilayah Ramah Keluarga yaitu upaya pembangunan yang dilakukan berbagai pihak di berbagai bidang, sejak penetapan kebijakan dan program, perencanaan dan pelaksanaanya mempertimbangkan keluarga. Pembangunannya juga menjadikan suatu wilayah memiliki kapasitas daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang tinggi serta sarana prasarana infrastruktur yang memungkinkan keluarga dapat memperoleh mata pencaharian yang mensejahterakan dan meningkatkan ketahanan keluarga. Sementara yang dimaksud dengan pekerjaan ramah keluarga adalah aktivitas pencarian nafkah, sebagai fungsi ekonomi keluarga, yang masih memungkinkan keluarga tetap memenuhi fungsi keluarga lainnya.

Dalam penjelasannya, Prof Euis menerangkan bahwa dalam membangun wilayah ramah keluarga dapat mencakup provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun keluruhan/desa. Tujuannya agar tatanan keluarga dapat betah untuk tinggal, dalam keadaan sumber nafkah yang tidak jauh, akses kerja yang tidak perlu menghadapi macetnya transportasi.

“Ketidakefektifan waktu bekerja yang disertai waktu macet, secara tidak langsung berdampak pada fungsi mengasuh anak, fungsi cinta kasih, fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan menjadi terabaikan. Hal ini karena kepala keluarga atau bahkan suami istri bekerja full time untuk satu fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi lain cenderung terabaikan,” ujarnya.

Gagasan Prof Euis ini merupakan hasil meta analisis bagaimana membangkitkan kebijakan yang ideal bagi keluarga agar berketahanan. “Ternyata, adanya pandemi ini, sebagai sesuatu yang tidak kita sukai, suatu yang tidak kita inginkan, mendatangkan juga berbagai kenelangsaan, gangguan kehidupan. Dari sini justru ada hikmah lain, yang itu saya bahas dalam buku tulisan saya yang berjudul Ketahanan Keluarga Di Masa COVID-19 yang dicetak oleh IPB Press,” tambah Prof Euis.

Hikmah tersebut yaitu banyaknya pekerjaan yang ramah keluarga, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghabiskan seluruh waktu keluarga untuk bekerja mencari nafkah. Pencari nafkah atau kepala keluarga masih punya sisa waktu yang memadai untuk fungsi pendidikan, fungsi bersosialisasi fungsi kontribusi di masyarakat dan sebagainya. Contohnya seperti webinar dari rumah dan rapat dari rumah. Dengan demikian, menurut Prof Euis, mindset yang harus diubah pada saat ini adalah bahwa bekerja itu tidak harus selalu di kantor. (SMH/Zul)

Published Date : 02-Apr-2021

Resource Person : Prof Dr Euis Sunarti

Keyword : IPB University, Fema, Ketahanan Keluarga, Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/wujudkan-ketahanan-keluarga-prof-euis-sunarti-dorong-lebih-banyak-pekerjaan-ramah-keluarga/5d45b3ef4ca3c710572db1396633b583

MENGUATKAN KETAHANAN KELUARGA SAAT PANDEMI COVID 19

Euis Sunarti

#Guru Besar IPB Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB

#Ketua GIGA (Penggiat Keluarga Indonesia

#Ketua Klaster Ketahanan Keluarga API (Asosiasi Profesor Indonesia)

#Ketua Bidang Ketahanan Keluarga, DPP PUI (Dewan Pakar Pusat Persatuan Ummat Indonesia)

13 Tips Jadikan pandemic Covid 19 sebagai wahana berharga bagi keluarga untuk :

  1. Menyegarkan, memperbaharui, reorientasi nila, tujuan, makna dan kepatuhan menjalankan ajaran agama
  2. Meningkatkan fungsi agama dan pribadi yang religious ;ketaatan dan kepatuhan menjalankan ajaran agama
  3. Meningkatkan komunikasi dan interaksi dalam keluarga, mendorong eksp[resi saling peduli, menjaga dan melindungi keluarga agar tidak terpapar covid 19
  4. Mengatur ulang pengelolaan sumberdaya keluarga (waktu, finansial, pengetahuan, ketrampilan energy, perhatian ) disesuaikan dengan focus, tujuan keluarga selamat dari covid 19
  5. Memperbaiki keputusan-keputusan keluarga (jika diperlukan, memilih sumber informasi terpercaya tentanf covid 19 sebagai dasar perubahan keputusankeputusan dalam keluarga
  6. Iinternalisasi nilai dan ketrampilan hidup system keluarga, khususu nya kepada anak dan generasi muda
  7. Memeliharan dana tau meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh dan tetap produktif dimasa  work from home atau isolasi mandiri
  8. Memprediksi dan mengenali ekanan-tekanan dan masalah yang muncul, mengelolanya dan menanggulanginya secara bijaksana dan efektif
  9. Mengenali kerentanan dan potensi krisis keluarga dan mencegahnya supaya tidak menjadi krisis
  10. Berinvestasi dalam proses membangun kelentingan keluarga sebagai bagian dari upaya  meningkatkan kapasitas , menurunkan resiko kartena pandemic covid 19
  11. Meningkatkan kematangan kepribadian, memelihara, mengembangkan dan menguatkan konsep diri, sikap dan perilaku positif
  12. Berpartisipasi aktif dalam upaya pemutusan penyebaran covid 19, dan atau berkontribusi materi untuk membantu keluarga rentan dan pihak-pihak lain yang membutuhkan bantuan
  13. Memperluas lingkungan yang dapat menjadi asset perlindungan keluarga (protective factor), mencari dukungan materi dan sosial (dari keluarga luas, teman tetangga). Jika keluarga membutuhkan bantuan.

KELUARGA INDONESIA : RELIGIUS HARMONIS DAN HIRARKIES

Euis Sunarti

GIGA Indonesia

1.Tuhan ciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Siang -malam, pasang-surut, gelap-terang, jantan-betina, pria-wanita; masing-masing dengan fitrahnya yang unik, tidak menandakan superioritas tapi harmonis untuk menjaga kelestarian alam semesta dan peradaban manusia.

2.Tuhan ciptakan manusia dalam satu paket yang lengkap dan utuh sebagai wakil-Nya untuk mengelola bumi. Masing-masing memiliki karakter yang unik dan diberi peran yang berbeda sesuai dengan fitrah penciptaannya.

3. Pria dan wanita sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab untuk saling tolong-menolong, mengajak berbuat kebajikan, mencegah kemungkaran, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta mentaati aturan sang maha pencipta. Dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, baik pria maupun wanita keduanya tunduk pada ketetapan-Nya karena hanya penciptanya-lah yang maha mengetahui bagaimana desain kehidupan yang terbaik untuk makhluknya.

4.Tuhan jaga kelestarian manusia dengan menjadikannya berketurunan melalui ikatan pernikahan. Tuhan memberkati pria dan wanita yang sudah berkomitmen untuk menjadi pasangan hidup karena membina keluarga itu merupakan perjuangan yang berat sepanjang hayat.

5. Pernikahan adalah pintu gerbang menuju kehidupan keluarga.  Aturan Tuhan menjadi landasan tertinggi dalam kehidupan termasuk kehidupan berkeluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiap-tiap negara dipimpin oleh seorang kepala negara. Demikian pula keluarga, dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Tuhan amanatkan pimpinan keluarga kepada laki-laki. Dan semua anggota keluarga bersama-sama bertanggung jawab agar tercapainya kehidupan keluarga yang harmonis, produktif dan sejahter