RUU KETAHANAN KELUARGA MENGAPA DITOLAK ?
Euis Sunarti
Guru Besar IPB University / Ketua Penggiat Keluarga Indonesia

Secepat kilat beberapa pihak menolak RUU-KK (Rancangan Undangan Undang
Ketahanan Keluarga). Mereka berkonsolidasi untuk mencari-cari cacat permanen
dalam draft RUU-KK yang baru saja diserahkan ke DPR-RI-RI. RUU-KK dituduh
mendiskriminasi perempuan, melanggengkan patriarki, bias gender, akan
memperlemah otonomi tubuh perempuan, dan dianggap sebagai kemunduran dari
bentuk keluarga yang sedang berubah. Memangnya keluarga Indonesia akan berubah
(tepatnya diubah) menuju kemana dan menjadi bagaimana?


Kokoh dan mengakar


Muatan RUU-KK memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kokoh serta secara
sosiologis mengakar dalam kehidupan keluarga Indonesia. Nilai agama dan norma
masyarakat menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai
ibu rumahtangga. Lantas dikuatkan secara yuridis oleh UU Perkawinan yang disahkan
tahun 1974. Undang Undang tersebut menyatakan bahwa suami dan istri memiliki
kedudukan yang seimbang dalam keluarga, namun ada pembagian peran antara suami
dan istri. Istri dilindungi hak ekonomi dan harta pribadinya, dan tidak ada larangan
bagi istri untuk mengaktualisasikan diri dan berpartisipasi di sektor public. Muatan
tersebut juga tercantum dalam draft RUU Ketahanan Keluarga. Lantas mengapa
segelintir elit begitu alergi dengan struktur hirarkis keluarga dan begitu membenci
patriarki?
Struktur hirarkis dan konsekuensinya terhadap pembagian peran di keluarga diterima
oleh masyarakat Indonesia. Pembagian peran adalah hal yang alamiah dan dibutuhkan
dalam sebuah system, termasuk dalam keluarga. Pembagian peran kepada suami dan
istri bukan berarti menutup kesempatan bagi masing-masing untuk melaksanakan
peran lainnya. Ketika suami berperan sebagai pencari nafkah utama, tidak berarti
berlepas dari peran pengasuhan anak, justru memikul tanggungjawab besar dalam
mengawal pembinaan anak supaya berkualitas, berkarakter dan beradab. Ketika istri
berperan sebagai ibu memgelola fungsi ekspresif (pendidikan pengasuhan, reproduksi),
maka bukan berarti tidak boleh mengaktualisasikan diri untuk berpartisipasi di
masyarakat dan bekerja di sektor public. Pembagian peran antara suami istri tidak
otomatis menjadikan salah satu pihak lebih mulia dibandingkan yang lain. Kemuliaan
akan dicapai manakala suami dan atau istri menjalankan peran yang disepakati
sebaik-baiknya dengan ikhlas dan niat beribadah. Berkeluarga adalah ibadah
terpanjang yang dijalani manusia.
Alokasi dan akuntabilitas peran keluarga menjadi kunci ketahanan keluarga.
Pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan atas pertimbangan yang terbaik
bagi anggota keluarga dan bagi system keluarga. Diperlukan pengaturan dalam
mengawal semua sendi kehidupan yang bersifat multidimensi dalam keluarga. Dalam
ilmu keluarga, mekanisme tersebut diturunkan dari teori structural fungsional. Teori
yang mempercayai bahwa tidak mungkin ada individu atau system yang berfungsi
secara independen, melainkan saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Teori yang

mengakui keragaman sehingga diperlukan struktur untuk memastikan beragam fungsi
berjalan untuk mencapai tujuan.


Anti Patriarki


Lantas, mengapa ada segelintir elit yang anti patriarki dan merasa memiliki hak untuk
mengubah bentuk keluarga Indonesia ? dan menolak RUU-KK? Mereka menegasikan,
merendahkan bahkan melecehkan peran domestic seperti mendidik anak, fungsi
agama, reproduksi, membina lingkungan, dan perlindungan keluarga. Mereka
menolak pendekatan structural fungsional yang menjamin pembangunan manusia
berkualitas, agar tercipta ketertiban dan masyarakat madani, dan akhirnya Bangsa
Indonesia yg maju dan beradab.
Jika merujuk sejarah, anti patriarki didengungkan para feminis yang senantiasa
melakukan gerakan penyadaran bahwa perempuan senantiasa terdiskriminasi,
termarjinalkan (pemiskinan ekonomi), tersubordinasi, mendapat pelabelan negative
(stereotype), mengalami kekerasan, dan menanggung beban ganda. Feminisme dapat
dibedakan menjadi: Liberal, Marxis, Radikal, Sosialis. Teologis, dan ekofeminisme.
Walaupun berbeda dalam penekanan factor yang mendiskriminasi perempuan, namun
hampir seluruh aliran feminisme memandang keluarga sebagai lembaga yang
melanggengkan patriarki dan sumber diskriminasi dan ketidaksetaraan gender. Oleh
karenanya solusi yang ditawarkan adalah runtuhkan institusi keluarga, atau
defungsionalisasi keluarga dengan membebaskan perempuan dari peran-perannya
yang menghambat partisipasinya di sektor public. Salah satu caranya adalah dengan
menghilangkan sifat alami feminin yang menyebabkan perempuan mau menjalankan
peran sebagai ibu dan mengurus rumah tangga. Penghapusan kualitas feminitas
perempuan di tingkat individu didasarkan konsep yang dikembangkan Simone de
Beauvoir yang menyatakan “lingkunganlah yang menciptakan wanita”, identitas
feminine dan maskulin merupakan rekayasa sosial. Pandangan tersebut sesuai dengan
filsafat ekstensialisme yang digaungkan Jean Paul Satre, abad 20-an yang menyatakan
“Tidak ada perbedaan alami pria dan wanita”.
Para feminis menjadikan kesetaraan gender sebagai pengarusutamaan penghilangan
diskriminasi kepada perempuan. Feminisme liberal memang tidak terlalu
mempersoalkan struktur patriarki, karena berasumsi bahwa kebebasan dan
kesetaraan (equalitas) berakar pada rasionalitas, namun patrarki dianggap penyebab
perempuan tidak bisa mengembangkan kapasitasnya untuk rasional. Feminis radikal
menyoal penyebab ketidaksetaraan gender dikarenakan perbedaan biologis perempuan
(dengan dominasi feminitas) dengan laki-laki (dominasi maskulinitas), sehingga
solusinya adala tuntutan kebebasan tubuh perempuan (otoritas tubuh perempuan).
Tuntutan otoritas tubuh perempuan (my body is mine) semakin bergaung disuarakan
feminis di Indonesia. Sementara feminis Marxis mempercayai bahwa diskriminasi
perempuan adalah bagian dari eksploitasi kelas dalam “relasi produksi” dimana laki-laki

dipandang memiliki kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi.
Ideologi Marxis menghendaki masyarakat tanpa kelas. Feminis sosialis mempercayai
bahwa diskriminasi perempuan ada di kelas manapun, dimana kaum perempuan
sebagai proletar pada masyarakat kapitalis barat. Kepemilikan istri oleh suami
dianggap sebagai bentuk penindasan, pekerjaan rumah tangga dianggap tidak bernilai
dan tidak kreatif, mengisolasi perempuan dari dunia luar.

Kebijakan anti keluarga patriarki dipromosikan dan diadvokasi oleh UNDP. Allan
Carlson (1999) dalam tulisannya “The Natural Family Under Siege menguraikan
mengapa UNDP begitu gencarnya menyebarkan agenda Gender Mainstreaming ke
seluruh dunia. Dimulai dari peran suami istri Gunnar dan Alva Myrdal (berasal dari
Swedia) yang menempati posisi penting di UN. Mereka menulis buku “Crisis in the
Population Question” yang berargumentasi bahwa konsep perkawinan tradisional dan
pengasuhan anak harus diganti dengan “radical sexual egalitarianism” dan
menyerahkan pengasuhan anak ke Negara. Alva Myrdal yang dibesarkan dalam
lingkungan “a strong radical socialist ideological environment” adalah seorang feminis,
aktor intelektual yang berpengaruh menentukan kebijakan UN untuk menerapkan
ideologi yang dianutnya, yaitu sosialisme. Ia ingin menghapuskan semua peran wanita
didalam keluarga, sesuai dengan ide Friedrick Engels (sahabat karib Karl Marx) dalam
bukunya yang berjudul, Origin of Family, Private Property, and the State (1884).
Keluarga tradisional (yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga) adalah cikal
bakal masyarakat yang berkelas-kelas atau kapitalisme (suami sebagai kapitalis dan
isteri sebagai proletar), maka untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas,
penghapusan institusi keluarga adalah prasyaratnya.
Lebih jauh Megawangi (2012) menganalisis berbagai sumber dan menyimpulkan bahwa
agenda kesetaraan gender bukan tujuan utama Alva Myrdal, tetapi ada tujuan yang
lebih besar lagi, yaitu menciptakan masyarakat yang tanpa kelas (yang memberikan
kekuasaan besar kepada Negara, sehingga masyarakat menjadi begitu tergantung
kepada Negara) melalui penghapusan lembaga perkawinan dan institusi keluarga.
Pengaruhnya yang begitu mengakar di lembaga UN, sampai sekarang masih terlihat
jelas dengan adanya konsep Gender Mainstreaming yang telah mempengaruhi dunia,
termasuk Indonesia. Megawangi pun mempertanyakan: “mungkinkah tanpa sadar kita
telah “menari diatas gendang” ideologi Alva Myrdal (?)”
Anti keluarga patriarki yang disosialisasikan UNDP dibalut program “penghilangan
diskriminasi terhadap perempuan” (CEDAW, convention on elimination discrimination
against women) dan kemudian diratifikasi oleh hampir seluruh negara. Indonesia ikut
menandatangani CEDAW dan pada 24 Juli 1984 dan telah meratifikasinya melalui UU
RI No. 7 Tahun 1984. Hal tersebut bersifat legally binding, sehingga Indonesia harus
melaporkan hasilnya kepada Komite CEDAW di PBB. Undang Undang 7/1984
merupakan dasar pengarusutamaan gender, dimana ketidaksetaraan merupakan
bentuk diskriminasi. Sejak itulah bentuk keluarga Indonesia yang dibangun dengan
aturan sebagaimana dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 ingin diubah menjadi
keluarga berbasis kesetaraan gender. Sementara Amerika, sampai kini, setelah empat
dasawarsa pasca ratifikasi CEDAW oleh PBB (1979) masih belum meratifikasi CEDAW.
Karena menolak intervensi PBB. Bahkan organisasi civil society yang pro keluarga
menolak CEDAW karena akan membahayakan bagi anak, bagi perkawinan, dan
kepercayaan agama, lebih membawa masalah daripada manfaat, akan mengancam dan
merusak peran antara suami dan istri.

Seringkali ter(di)lupakan adalah bahwa kesetaran gender UNDP menggunakan
indikator kuantitatif GDI (Gender Development Index) dan GEM (Gender Empowerment
Measurement), dimana kesetaraan antar laki-laki dan perempuan terwujud jika data
terpilah menunjukkan 50/50. Yang paling kritis adalah kesetaraan ekonomi dan

berpartisipasi di sektor politik. Sebagai contoh, ketika suami menyumbang pendapatan
3 juta rupiah/bulan sementara istri menyumbang 2 juta/bulan, maka itu bias gender,
apalagi jika istri memilih menjadi ibu rumah tangga dan mengasuh anak dan tidak
menyumbang pendapatan.
Semangat dalam advokasi gender mainstraiming adalah bahwa perempuan berkualitas
hanya dan jika hanya masuk ke sector public, memperoleh posisi yang setara dan
menyumbangkan ekonomi yang nilainya sama seperti laki-laki. Disisi lain, peran
domestic seperti mengurus keluarga dan mengasuh anak itu tidak berharga. Bahkan
dalam naskah akademis rancangan undang undang Keadilan dan kesetaraan gender
dinyatakan bahwa kedekatan ibu dengan anak merupakan penyebab perempuan tidak
maju. Padahal ratusan penelitian membuktikan bahwa kelekatan (bonding attachment)
orangtua dengan anak merupakan basis terbentuknya trust sebagai dasar
perkembangan kepribadian yang sehat (integaritas). Olehkarenanya muncul penolakan
dan perlawanan dari masyarakat, sehingga terjadi penundaan pembahasan RUU
Keadilan dan kesetaraan gender. Penolakan berlanjut ketika merebak fenomena
penyimpangan homoseksual di Indonesia, dimana konsep orientasi seksual dilekatkan
dengan identitas dan ekspresi gender dalam konsep SOGIE (sexual orientation, gender
identity and expression). Ternyata SOGIE tercantum dalam Naskah Akademik RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-P-KS), sebagai subjek yang perlu dilindungi.


Tirani minoritas?


Mayoritas keluarga Indonesia menerima dan menjalankan keluarga hierarkis structural
fungsional sebagai model ideal. Beberapa kali survey menunjukkan bahwa para
perempuan (baik sudah maupun belum menikah) tetap menghendaki laki-laki sebagai
pemimpin dan kepala keluarga. Jika keluarga hierarkis structural fungsional memiliki
landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kokoh, lantas mengapa ada segelintir elit
yang menyalahkan, dan memaksakan untuk mengubahnya dengan intervensi nilai
yang berseberangan? dapatkah kondisi ini termasuk yang disebut tirani minoritas?
Lantas bagaimana dengan hak keluarga Indonesia untuk menjalankan bentuk
kehidupan keluarga yang dipilihnya ?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *